Modal dari Rights Issue Hypermart Beli Enam Gedung

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), pengelola jaringan Hypermart, mengumumkan aksi korporasi jumbo melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) VIII senilai Rp 1,19 triliun.

Keterbukaan informasi resmi disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada 14 April 2026 dan langkah ini mencerminkan strategi bertahan sekaligus ekspansi fisik perusahaan ritel yang masih menanggung rugi bersih.

MPPA menawarkan sebanyak 23,99 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham, sama dengan nilai nominalnya. Rasio HMETD ditetapkan 211:114, artinya setiap pemegang 114 saham lama berhak mendapat 211 hak untuk membeli saham baru. Bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya, dilusi kepemilikan bisa mencapai maksimal 64,92%.

Pemegang saham utama, PT Multipolar Tbk (MLPL), sudah menyatakan komitmen melaksanakan seluruh haknya sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga dengan nilai maksimal Rp 980 miliar. Jika hanya MLPL yang berpartisipasi, kepemilikannya di MPPA bisa meningkat hingga 80,14%. Periode perdagangan HMETD dijadwalkan 19–25 Juni 2026.

Uang Masuk untuk Beli Gedung

Yang menarik dari rights issue ini adalah penggunaan dananya bukan untuk modal kerja operasional semata, melainkan difokuskan pada akuisisi aset properti.

Sekitar 65,35% dari total dana dialokasikan untuk belanja modal berupa pembelian 6 aset properti di lima wilayah.

Transaksi terbesar adalah akuisisi bangunan di Mall City of Tomorrow, Surabaya senilai Rp 351,5 miliar dari PT Citra Cito Perkasa. MPPA juga membeli Plaza Gresik senilai Rp 134,5 miliar dari PT Panca Megah Utama. Di Bogor, ada dua aset sekaligus yaitu Mega M Kedung Badak senilai Rp 122 miliar dan Sinar Matahari Bogor senilai Rp 49,5 miliar, keduanya dari PT Surya Asri Lestari. Di Yogyakarta, MPPA mengakuisisi Gedung Merah eks Matahari Malioboro senilai Rp 68 miliar dari PT Nusa Malioboro Indah yang rencananya dikembangkan sebagai heritage retail dengan konsep Bread & Butter dan Mother Store, sekaligus menjadi laboratorium inovasi format ritel perseroan. Satu lagi, lahan seluas 38.169 m² di Balaraja, Tangerang senilai Rp 54,5 miliar dari PT Balaraja Sentosa.

Perlu dicatat bahwa seluruh aset yang diakuisisi berasal dari pihak terafiliasi, yaitu anak usaha dari pemegang saham pengendali Multipolar. Ini bukan hal yang ilegal, tapi lazimnya menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan apakah harga transaksi sudah mencerminkan nilai pasar yang wajar.

Bertahan di Tengah Tekanan

Aksi korporasi ini tidak datang dari posisi kekuatan. MPPA masih membukukan rugi bersih Rp 152 miliar sepanjang 2025, membengkak 28,85% dibanding tahun sebelumnya meski pendapatan tumbuh tipis 1,93% menjadi Rp 7,25 triliun. Posisi ekuitas perseroan bahkan tercatat negatif Rp 4 miliar, artinya liabilitas sudah melampaui aset.

Analis dari Korea Investment Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai rangkaian aksi korporasi MPPA di 2026 sebagai strategi survival to revival, bertahan dulu baru kemudian bangkit. Sebelum rights issue ini, MPPA juga sudah menyuntikkan modal ke anak usaha PT Super Ekonomi Retailindo (SER), pemegang merek ritel Toko Mama yang menyasar segmen konsumen berpenghasilan menengah ke bawah dengan gerai dekat permukiman.

Dengan memiliki gedung sendiri, MPPA bisa mengurangi beban sewa jangka panjang yang selama ini menjadi salah satu tekanan biaya operasional terbesar. Industri ritel modern di Indonesia memang sedang dalam fase konsolidasi. Pemain yang tidak mampu menekan biaya tetap akan terus tertekan oleh persaingan dengan e-commerce dan minimarket yang terus ekspansi.

Ke Mana Arah Hypermart?

Di luar akuisisi properti, MPPA juga terus mengembangkan ekosistem omnichannel yang menghubungkan gerai fisik Hypermart dengan platform digital. Format Bread & Butter yang disebut akan dikembangkan di Malioboro adalah salah satu eksperimen format baru yang mencoba menarik segmen konsumen urban dengan pengalaman belanja yang berbeda dari Hypermart konvensional.

Apakah strategi ini cukup untuk membalik kondisi keuangan MPPA dalam jangka pendek, masih terlalu dini untuk dinilai. Yang pasti, rights issue senilai Rp 1,19 triliun ini akan menjadi salah satu suntikan modal terbesar dalam sejarah perseroan, dan tekanan untuk menggunakannya dengan efektif akan sangat besar.