China Bertaruh pada AI untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Pada 5 Maret 2026, Perdana Menteri China Li Qiang membuka sesi tahunan Kongres Rakyat Nasional dengan dua target sekaligus yaitu pertumbuhan ekonomi 4,5-5% untuk tahun ini, dan komitmen untuk menjadikan kecerdasan buatan sebagai pendorong penciptaan lapangan kerja, bukan ancaman bagi tenaga kerja.

Dua hari kemudian, Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Wang Xiaoping mempertegas arah kebijakan itu dalam konferensi pers: China sedang mengkaji langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan AI dalam menciptakan pekerjaan baru dan memperkuat pekerjaan yang sudah ada.

Pengumuman ini bukan sekadar retorika. Ia datang bersamaan dengan draf Rencana Lima Tahun ke-15 China untuk 2026-2030, yang secara eksplisit menempatkan AI sebagai instrumen kebijakan ketenagakerjaan, sebuah langkah yang tidak biasa dan menunjukkan betapa seriusnya Beijing menghadapi tekanan di pasar tenaga kerja.

Angka yang Membuat Beijing Khawatir

Di balik pernyataan optimistis pemerintah, ada kekhawatiran nyata yang mendorong kebijakan ini. Tahun 2026, diperkirakan 12,7 juta lulusan perguruan tinggi akan memasuki pasar kerja China, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pengangguran pemuda sudah menjadi masalah sosial serius dalam beberapa tahun terakhir, dan ledakan lulusan baru ini menambah tekanan yang sudah ada.

Di saat yang sama, AI mulai menggantikan pekerjaan di sektor-sektor yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar. Pekerjaan dengan paparan AI tinggi mulai dari pekerja lini produksi, insinyur perangkat lunak, staf layanan pelanggan, asisten administrasi, hingga akuntan junior sudah mulai merasakan dampaknya. Robotaxi dan kendaraan pengiriman otonom yang beroperasi di beberapa kota China, meski masih terbatas, sudah mulai menekan pekerjaan pengemudi.

Rencana Lima Tahun sebagai Peta Jalan

Dalam Rencana Lima Tahun ke-15, pemerintah menargetkan pertumbuhan lapangan kerja dari tiga sektor utama yaitu ekonomi digital, manufaktur kelas tinggi, dan jasa modern. Kementerian Tenaga Kerja juga berkomitmen untuk terus mengidentifikasi profesi-profesi baru dalam lima tahun terakhir, kementerian sudah menetapkan 72 profesi baru, lebih dari 20 di antaranya langsung terkait dengan AI. Setiap profesi baru diperkirakan bisa menyerap 300.000 hingga 500.000 orang di tahap awal.

Pemerintah juga menyiapkan paket insentif untuk mendorong penciptaan dan retensi pekerjaan: subsidi jaminan sosial, rabat retensi karyawan, dan pinjaman bersubsidi untuk wirausaha baru. Untuk sektor padat karya seperti perdagangan luar negeri, konstruksi, dan perhotelan, yang paling rentan terhadap pergantian otomasi, ada langkah khusus untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja.

Optimisme Pemerintah, Skeptisisme Analis

Beijing secara konsisten mengambil posisi optimistis: AI akan menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihilangkannya. Ketua Changan Automobile Zhu Huarong, dalam siaran CCTV di sela-sela sesi parlemen, menyatakan bahwa penerapan AI di industri otomotif akan mengubah sektor yang selama ini dianggap meredup menjadi “industri masa depan.”

Tapi analis independen tidak sepenuhnya berbagi keyakinan itu. Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom Asia Pasifik di Natixis, menunjukkan dua dampak langsung dari otomasi yang sulit dibantah: tekanan ke bawah pada upah, dan kenaikan pengangguran pemuda yang akan terus berlanjut. “Jika China tidak memperkenalkan semacam pendapatan dasar universal, tidak ada cara bagi masyarakat China untuk menghadapi guncangan ini,” katanya.

Cai Fang, ekonom tenaga kerja terkemuka China, menulis dalam bukunya bahwa penghancuran pekerjaan akibat AI sering kali mendahului dan melampaui penciptaan pekerjaan baru. “Meskipun kemajuan teknologi pada akhirnya akan menciptakan pekerjaan baru, tren penetrasi tinggi dan otomasi AI dapat menyebabkan guncangan ketenagakerjaan jangka panjang,” tulisnya, seraya menyerukan investasi lebih besar dalam modal manusia dan perlindungan kesejahteraan sosial.

Di ranah hukum, otoritas arbitrase tenaga kerja Beijing sudah menerbitkan putusan penting tahun lalu: pemecatan karyawan semata-mata untuk diganti dengan AI dinyatakan ilegal. Tapi putusan itu tidak mencegah restrukturisasi organisasi yang lebih luas, dua eksekutif perusahaan milik negara dalam siaran yang sama mengakui bahwa penerapan AI akan mendorong restrukturisasi besar-besaran di organisasi mereka.

Antara Kebijakan dan Kenyataan

Yang menarik dari pendekatan China adalah pilihan untuk menempatkan AI sebagai alat penciptaan lapangan kerja (bukan sekadar efisiensi) sebagai narasi kebijakan utama. Shujing He, analis senior di firma konsultan Plenum, membaca ini sebagai ruang manuver yang disengaja. “Penekanan pada potensi positif dan penciptaan lapangan kerja AI memberi pembuat kebijakan ruang untuk merespons jika dampak pasar tenaga kerja yang lebih disruptif menjadi nyata.”

Dengan kata lain, Beijing tidak menutup mata terhadap risiko, tapi memilih untuk tidak memulai dengan narasi ketakutan, melainkan dengan narasi harapan. Seberapa jauh narasi itu akan bertahan ketika 12,7 juta lulusan mulai melamar pekerjaan yang sebagian di antaranya mungkin sudah tidak ada lagi, adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh waktu.