QRIS Kini Bisa Dipakai di Korea Selatan, Indonesia Sedang Membangun Jaringan Pembayaran Digital Terluas di Asia

Pada awal April 2026, Bank Indonesia dan Bank of Korea secara resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QR antarnegara Indonesia–Korea Selatan. Mulai hari itu, warga Indonesia yang berada di Korea Selatan cukup membuka aplikasi pembayaran di ponsel mereka, pindai kode QR di merchant, dan transaksi selesai dalam mata uang lokal masing-masing tanpa perlu menukar uang tunai atau menanggung biaya konversi valuta asing.

Peluncuran Ini adalah tonggak dari proyek yang jauh lebih ambisius, menjadikan QRIS sebagai infrastruktur pembayaran digital yang menghubungkan Indonesia dengan seluruh kawasan Asia.

8 Negara, 1 Standar

Korea Selatan adalah negara kedelapan yang terhubung dengan QRIS antarnegara. Sebelumnya, BI sudah lebih dulu menjalin konektivitas dengan Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), Singapura (November 2023), Jepang (Agustus 2025), serta Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam.

Angka transaksinya sudah mulai berbicara. Kerja sama dengan Malaysia mencatat 10,66 juta transaksi senilai Rp2,75 triliun hingga Februari 2026. Thailand menyumbang 1,64 juta transaksi senilai Rp656,27 miliar. Singapura mencatat 554.510 transaksi senilai Rp179,28 miliar. Dan Jepang, yang baru bergabung Agustus 2025, sudah mencatat 5.088 transaksi senilai Rp428,80 juta, pertumbuhan yang menjanjikan untuk kerja sama yang masih sangat baru.

Di dalam negeri sendiri, QRIS tumbuh dengan kecepatan yang tidak biasa. Jumlah pengguna mencapai 60,77 juta per Februari 2026, sementara merchant aktif sudah menembus 42,75 juta. Volume transaksi tumbuh hampir 140% secara tahunan.

BI menargetkan 17 miliar transaksi dan 8 negara cross border di 2026 dan target negara sudah tercapai dengan masuknya Korea Selatan.

Mengapa Korea Selatan Penting

Dari semua mitra QRIS yang sudah ada, Korea Selatan membawa dimensi yang berbeda. Negara-negara ASEAN sebelumnya dipilih karena kedekatan geografis dan volume wisatawan yang besar. Korea Selatan dipilih karena hubungan ekonomi yang jauh lebih dalam.

Indonesia dan Korea Selatan tergabung dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), kerangka kerja sama bilateral yang mencakup perdagangan, investasi, dan ekonomi secara luas.

Nilai perdagangan kedua negara sudah berada di level yang signifikan, dengan Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia di sektor manufaktur dan teknologi.

Peluncuran QRIS ini juga bukan keputusan teknis semata. Ini adalah bagian dari Joint Vision Statement yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada hari yang sama, 1 April 2026, di Seoul menjadikannya sinyal komitmen politik di tingkat tertinggi, bukan hanya kesepakatan antar-bank sentral.

Lebih dari Sekadar Kemudahan Wisatawan

Narasi QRIS antarnegara sering disederhanakan menjadi “turis Indonesia tidak perlu tukar uang lagi.” Itu benar, tapi jauh dari gambaran lengkapnya.

Yang sedang dibangun BI adalah infrastruktur pembayaran yang bisa menjadi tulang punggung perdagangan lintas negara skala kecil dan menengah. Selama ini, salah satu hambatan terbesar bagi UMKM Indonesia yang ingin menjangkau pasar luar negeri adalah biaya dan kerumitan transaksi internasional seperti biaya konversi, waktu settlement, dan kebutuhan rekening bank internasional. QRIS antarnegara memotong semua itu.

Ketika seorang pembeli dari Korea Selatan bisa langsung membayar produk kerajinan Indonesia lewat QR code dengan won Korea yang langsung dikonversi ke rupiah secara real-time, hambatan itu runtuh. Dan ini semua sudah berjalan di Malaysia dan Thailand hari ini.

BI juga tidak berhenti di 8 negara. Diskusi intensif dengan India sedang berlangsung untuk memperluas jaringan cross border QRIS di kawasan Asia yang lebih luas. Jika India bergabung, QRIS akan terhubung ke ekonomi dengan populasi 1,4 miliar orang — pasar yang sangat berbeda skalanya dengan Korea Selatan sekalipun.

Namun dibalik ekspansi mengesankan ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, pertumbuhan transaksi antarnegaranya masih sangat tidak merata. Malaysia jauh melampaui yang lain dengan 10 juta lebih transaksi, sementara Singapura dan Jepang masih jauh di bawah. Ini menunjukkan bahwa konektivitas teknis saja tidak cukup, ekosistem merchant yang menerima QRIS di negara tujuan harus dibangun secara aktif.

Kedua, ada hambatan dari sisi Apple. Pengguna iPhone di Indonesia belum bisa menikmati QRIS Tap karena Apple belum membuka akses NFC bagi aplikasi pembayaran lokal. BI sudah bertemu dengan perwakilan Apple Indonesia dan Apple global untuk membahas fitur ini tapi belum ada keputusan final. Dengan penetrasi iPhone yang signifikan di segmen wisatawan dan pelaku bisnis, ini adalah celah yang tidak kecil.

Ketiga, kesiapan infrastruktur di sisi merchant negara mitra masih jadi variabel yang berbeda-beda di setiap negara. Tidak semua merchant di Korea Selatan langsung siap menerima QRIS hari pertama peluncuran.

Infrastruktur Kedaulatan Digital

Indonesia sedang membangun standar pembayaran digitalnya sendiri dan mengekspor standar itu ke negara-negara mitra, satu per satu.

Ini adalah kebalikan dari apa yang biasanya terjadi dimana  negara berkembang mengadopsi standar dari luar. Di sini, Indonesia yang membangun standar, Indonesia yang mengajak negara lain bergabung, dan Indonesia yang menentukan arsitektur sistem.

Jika QRIS berhasil menjadi infrastruktur pembayaran yang dipakai luas di 8 negara Asia dan kemudian mungkin lebih, maka Indonesia tidak hanya membangun kemudahan transaksi. Indonesia sedang membangun kedaulatan digital di salah satu lapisan ekonomi yang paling strategis yaitu sistem pembayaran.