Bocoran “Confidential” Pertamina: Pertamax disebut Rp17.850, Dibantah tapi Tidak Terbantahkan

Akhir Maret 2026, sebuah dokumen berlabel “confidential” beredar luas di media sosial. Isinya merupakan proyeksi harga BBM nonsubsidi Pertamina untuk April 2026. Pertamax disebut akan naik Rp5.550 menjadi Rp17.850 per liter. Pertamax Turbo ke Rp19.450. Dexlite dan Pertamina Dex melonjak hingga Rp23.000-an.

Dokumen itu viral. Antrian panjang muncul di sejumlah SPBU. Panic buying terjadi di beberapa kota.

Pertamina bergerak cepat membantah. Vice President Corporate Communication Muhammad Baron menegaskan dokumen itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum ada pengumuman resmi. Lalu pada malam 31 Maret, pemerintah mengumumkan keputusan final bahwa tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026 baik subsidi maupun nonsubsidi. Pertamax tetap di Rp12.300 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Publik lega. Tapi bagi pelaku bisnis dan ekonom, keputusan ini mengandung pertanyaan yang jauh lebih besar: berapa lama ini bisa dipertahankan?

Angka yang Tidak Bisa Diabaikan

Dokumen yang bocor itu mungkin tidak resmi, tapi angka di baliknya mencerminkan realitas yang sangat nyata.

Harga indeks pasar (HIP) untuk BBM RON 92 (acuan utama penetapan harga Pertamax) melonjak 62,44% dalam periode Maret ke April 2026. Dari USD73,91 per barel menjadi USD120,06 per barel. Untuk diesel, kenaikannya bahkan lebih tajam, HIP Gasoil 250ppm naik 90,65% dari USD87,23 menjadi USD166,31/barel.

Ini bukan angka yang bisa diserap begitu saja oleh Pertamina tanpa kompensasi dari negara. Ketika harga pasar jauh di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah, selisihnya harus ditanggung oleh APBN dalam bentuk subsidi atau kompensasi ke Pertamina.

Dan selisih itu sekarang sangat besar. Pemerintah sudah mengumumkan tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun akibat lonjakan harga minyak dunia, sebuah angka yang tidak kecil di tengah upaya menjaga defisit APBN di level 2,9%.

Ketika Pilihan Tidak Ada yang Mudah

Keputusan menahan harga BBM adalah keputusan politik sekaligus ekonomi. Dan keduanya mengandung konsekuensi yang tidak ringan.

Jika harga dinaikkan sesuai formula pasar, dampaknya berlapis. Pertamax naik ke Rp17.850 berarti kenaikan sekitar 45% dari harga sebelumnya. Bagi pengguna kendaraan pribadi, ini tekanan langsung ke pengeluaran bulanan. Bagi sektor transportasi dan logistik yang menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex, kenaikan hingga 60-65% akan langsung ditransmisikan ke biaya operasional dan pada akhirnya ke harga barang.

Di sisi lain, menahan harga berarti beban fiskal yang terus membesar. Dengan harga minyak dunia masih bergejolak di atas USD 100/barel dan Selat Hormuz belum sepenuhnya normal, tidak ada kepastian kapan tekanan ini akan mereda. Setiap bulan harga ditahan adalah setiap bulan selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditalangi negara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN masih aman jika harga minyak bertahan di USD100 hingga akhir 2026, dengan defisit terkendali. Tapi pernyataan itu dibuat dengan asumsi yang bisa berubah cepat jika konflik di Timur Tengah tereskalasi lebih jauh.

Implikasi bagi Dunia Bisnis

Bagi pelaku bisnis, situasi ini menciptakan ketidakpastian yang dalam beberapa hal lebih sulit dikelola daripada kenaikan harga sekalipun.

Ketika harga BBM ditahan meski tekanan pasar tampak, pelaku bisnis tidak bisa membaca dengan pasti kapan penyesuaian akan datang dan seberapa besar. Kenaikan yang tertunda sering kali datang lebih tiba-tiba dan lebih besar dari yang diantisipasi karena pemerintah biasanya menunggu sampai tekanan fiskalnya tidak bisa lagi ditanggung.

Sektor yang paling rentan adalah transportasi darat dan logistik yang menggunakan solar nonsubsidi, serta bisnis apapun yang biaya distribusinya bergantung pada jaringan pengiriman jarak jauh. Bagi mereka, tidak ada kepastian apakah biaya operasional bulan depan akan tetap sama atau tiba-tiba naik 60%.

Ada juga implikasi yang lebih struktural. Selama harga BBM nonsubsidi ditahan jauh di bawah harga pasar, sinyal harga yang seharusnya mendorong efisiensi energi tidak bekerja. Bisnis tidak punya insentif kuat untuk berinvestasi di kendaraan lebih efisien, rute lebih optimal, atau modal transportasi alternatif karena harga bahan bakar terasa “murah” secara artifisial.

Menunggu Penyesuaian yang Tidak Terhindarkan

Pemerintah sudah memberi sinyal bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi bukan soal “apakah” tapi “kapan.” Menteri ESDM Bahlil menyebut akan ada pembahasan setelah kembali ke Jakarta, dengan harapan jika ada penyesuaian “tidak signifikan.”

Tapi dengan selisih antara harga pasar dan harga jual yang saat ini mencapai puluhan persen, ruang untuk penyesuaian “tidak signifikan” sangat terbatas secara matematis.

Yang bisa dilakukan pelaku bisnis sekarang adalah mempersiapkan diri dengan memetakan seberapa besar eksposur biaya operasional terhadap BBM, mengidentifikasi kontrak yang perlu dilindungi dari potensi kenaikan, dan membangun skenario bisnis yang memperhitungkan kemungkinan penyesuaian harga dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

Keputusan menahan Pertamax adalah keputusan yang diambil dengan niat melindungi daya beli. Tapi dalam ekonomi yang terhubung dengan pasar global, menahan harga hanya bisa menunda tekanan yang sudah ada di depan pintu, bukan menghilangkan.