Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong, menyampaikan Budget 2026 dengan tema “Securing Our Future Together in a Changed World.” Total belanja mencapai SGD 154,7 miliar, dan kecerdasan buatan mendapat tempat yang lebih besar dari sebelumnya, baik sebagai agenda kebijakan maupun sebagai instrumen insentif konkret untuk dunia usaha.
Pemerintah menetapkan AI sebagai prioritas strategis nasional dan membentuk National AI Council yang dipimpin langsung oleh PM Wong untuk mengarahkan seluruh agenda tersebut.
Bersamaan, SGD 37 miliar dialokasikan melalui program Research, Innovation and Enterprise 2030 (RIE2030) yang berjalan mulai April 2026 dan menjadi fondasi jangka panjang untuk transformasi berbasis teknologi.
Perubahan paling langsung terasa bagi perusahaan adalah perluasan Enterprise Innovation Scheme (EIS). Skema yang selama ini memberikan potongan pajak 400% untuk pengeluaran di bidang R&D, inovasi, dan pengembangan kapabilitas, kini memasukkan pengeluaran AI sebagai aktivitas yang memenuhi syarat, hal ini berlaku untuk Year of Assessment 2027 dan 2028, dengan cap SGD 50.000 per tahun.
Artinya, perusahaan yang menginvestasikan SGD 50.000 untuk adopsi AI bisa mengklaim potongan pajak hingga SGD 200.000. Bagi UKM yang baru mulai menjajaki AI, ini adalah perubahan yang cukup menggeser kalkulasi investasi.
Namun satu hal yang juga perlu ditekankan bahwa pengeluaran AI di bawah EIS tidak bisa dikonversikan menjadi pembayaran tunai seperti kategori lain dalam skema yang sama. Kebijakan ini disengaja untuk memastikan insentif digunakan oleh perusahaan yang benar-benar berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang.
Sebagai ilustrasi, perusahaan yang membelanjakan SGD 40.000 untuk implementasi AI bisa mengklaim potongan pajak senilai SGD 160.000, atau 400% dari pengeluarannya. Ini secara efektif menurunkan biaya riil adopsi AI secara signifikan.
Productivity Solutions Grant (PSG) juga diperluas untuk mencakup lebih banyak solusi berbasis AI. PSG memberikan subsidi hingga 50% dari biaya yang memenuhi syarat, dengan dukungan maksimal SGD 30.000 per perusahaan dengan menargetkan UKM yang ingin mengadopsi solusi AI siap pakai tanpa harus membangun infrastruktur dari nol.
Untuk perusahaan yang ingin melampaui sekadar adopsi parsial, pemerintah meluncurkan program Champions of AI. Program ini menargetkan perusahaan dengan ambisi untuk menggunakan AI secara menyeluruh dalam transformasi bisnisnya mencakup redesain sistem enterprise, pelatihan tenaga kerja, dan panduan transformasi yang disesuaikan.
“As these companies succeed, they will set benchmarks for their industries and inspire others to follow,” ujar PM Wong dalam pidato budget.
Perusahaan-perusahaan yang terpilih akan menjadi tolok ukur adopsi AI di sektornya masing-masing, ini menjadi model konkret yang bisa dirujuk oleh perusahaan lain di industri yang sama.
Sebagai ekosistem fisik yang mendukung agenda ini, JTC akan membangun AI Park di kawasan One North guna memperluas inisiatif Lorong AI yang sudah berjalan menjadi kluster yang lebih besar untuk menampung startup AI, peneliti, dan mitra industri. Kawasan ini dirancang sebagai ruang kolaborasi tempat inovasi AI bisa diuji, diskalakan, dan ditranslasikan menjadi solusi praktis.
Budget 2026 mempertegas dukungan untuk perusahaan Singapura yang berekspansi ke luar negeri melalui penguatan Double Tax Deduction for Internationalisation (DTDi). Cap klaim otomatis tanpa perlu persetujuan lebih dulu naik dari SGD 150.000 menjadi SGD 400.000 per tahun penilaian, memberi perusahaan jauh lebih banyak ruang untuk mendepresiasi biaya ekspansi internasional.
Skema DTDi memungkinkan perusahaan mengklaim potongan pajak 200% atas biaya yang memenuhi syarat untuk ekspansi ke luar negeri. Dengan cap yang lebih tinggi, sebuah perusahaan yang membelanjakan SGD 300.000 untuk riset pasar, partisipasi pameran dagang, dan perjalanan pengembangan bisnis ke luar negeri bisa mengklaim potongan pajak hingga SGD 600.000.
Market Readiness Assistance (MRA) grant juga disempurnakan, kini mencakup tidak hanya biaya masuk ke pasar baru, tetapi juga biaya memperkuat dan memperluas kehadiran di pasar yang sudah dimasuki. Tingkat dukungan mencapai 70% dari biaya yang memenuhi syarat untuk UKM dan 50% untuk non UKM, berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Maret 2029.
Enterprise Financing Scheme (EFS) turut diperkuat dengan menaikkan batas maksimal pinjaman untuk trade loan dan fixed asset loan sehingga memberi fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan lintas fasilitas untuk ekspansi. “Cross border growth is not a new ambition, but it is now a commercial necessity. For many Singapore businesses, meaningful scale cannot come from the domestic market alone,” ujar Percy Hung, CEO Choco-Up.
Budget 2026 juga memuat langkah untuk memperdalam pasar modal Singapura. Pemerintah mengalokasikan SGD 5 miliar untuk ditempatkan bersama manajer aset guna meningkatkan likuiditas ekuitas, SGD 4 miliar di antaranya sudah ditempatkan bersama sembilan manajer aset, dan sisanya dijadwalkan diinvestasikan pada kuartal kedua 2026.
Sebuah tranche kedua senilai SGD 1,5 miliar dari Anchor Fund diluncurkan sebagai co-investment antara pemerintah dan Temasek untuk menarik dan menjangkar listing berkualitas tinggi di SGX. Financial Sector Development Fund juga mendapat top-up SGD 1,5 miliar untuk memperluas Equity Market Development Programme.
Di sisi regulasi, pemerintah akan menyederhanakan aturan pencatatan saham untuk memudahkan perusahaan berekuitas tinggi melantai, termasuk rencana membangun jembatan dual-listing antara SGX dan Nasdaq.
“We expect an increase in privately-held high-growth companies in Southeast Asia to consider Singapore as their listing destination of choice in the coming years,” ujar Klenn Yeo, Tax Leader Deloitte Private Singapore.
Startup SG Equity juga mendapat suntikan SGD 1 miliar untuk diperluas ke perusahaan tahap pertumbuhan sehingga dapat menutup celah pendanaan yang selama ini dihadapi perusahaan yang sudah melewati fase awal tapi belum siap untuk IPO.
Untuk YA 2026, pemerintah memberikan rebat pajak penghasilan korporat sebesar 40%, dengan cap SGD 30.000. Setiap perusahaan aktif yang mempekerjakan minimal satu tenaga kerja lokal pada 2025 mendapat manfaat minimum SGD 1.500, termasuk perusahaan yang nilai rebatnya lebih kecil dari angka tersebut. Perusahaan dengan kewajiban pajak SGD 100.000 mendapat rebat SGD 30.000. Perusahaan dengan kewajiban pajak SGD 10.000 mendapat rebat SGD 4.000.
Posted in Lensa Asia