Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Senilai Rp239 Triliun, SDA Tak Boleh Lagi Dijual Murah

Presiden Prabowo Subianto kembali menginjak gas hilirisasi. Dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Rabu 25 Maret 2026, Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk melaporkan perkembangan program hilirisasi nasional sekaligus memberikan arahan baru yang lebih tegas soal pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai investasi sekitar Rp239 triliun kini dalam tahap finalisasi.

Proyek-proyek ini merupakan tambahan di luar 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebagian besar sudah groundbreaking dan sisanya dijadwalkan mulai bergulir bulan depan. Dengan penambahan ini, pipeline hilirisasi Indonesia kini mencakup 33 proyek sekaligus, sebuah ekspansi yang menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana politik, melainkan program yang sedang bergerak.

Dari Volume ke Nilai Tambah

Pesan utama dari pertemuan Hambalang itu sederhana tapi memiliki implikasi yang cukup berat, bahwa Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah hanya demi volume produksi.

Bahlil menegaskan bahwa Prabowo memerintahkan agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara, menjaga SDA sebagai aset strategis nasional, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral. Presiden juga secara khusus meminta Bahlil untuk menyisir celah-celah pendapatan negara di sektor mineral yang selama ini dianggap belum adil bagi Indonesia.

“Kita ingin harga dan produksi sama-sama optimal. Namun jika tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” tegas Bahlil usai rapat.

Filosofi ini adalah kelanjutan dari kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak era sebelumnya tentang larangan ekspor bijih nikel mentah yang kemudian berujung pada sengketa di WTO adalah contoh paling terkenal.

Tapi di bawah Prabowo, cakupannya diperluas. Hilirisasi bukan lagi hanya soal nikel atau batu bara. Pemerintah sedang mendorong nilai tambah di spektrum komoditas yang lebih luas, termasuk produk-produk berbasis energi seperti biodiesel dan etanol.

Penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya untuk nikel, juga masuk dalam pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan koreksi HPM agar penerimaan negara dari sektor mineral bisa lebih mencerminkan nilai sebenarnya dari komoditas strategis yang dimiliki Indonesia.

Energi Domestik sebagai Pilar Baru

Di luar hilirisasi mineral, Prabowo juga mendorong optimalisasi seluruh potensi energi domestik. Fokusnya mengarah ke bioenergi seperti etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi.

Dengan harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 dolar AS per barel akibat tekanan konflik Timur Tengah, urgensi swasembada energi semakin terasa.

Transisi energi terbarukan juga masuk dalam agenda yang sama. Pemerintah ingin dua jalur ini antara hilirisasi komoditas dan penguatan energi domestik, berjalan bersamaan sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional.

Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat untuk memainkan peran ini. Cadangan nikel terbesar di dunia, kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama, serta potensi energi panas bumi yang besar adalah aset yang belum sepenuhnya dimonetisasi secara optimal.

Hilirisasi adalah cara Indonesia mengubah posisi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi yang dibutuhkan rantai pasokan global, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga produk petrokimia.

Bahlil menyebut 2026 sebagai tahun pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Frasa itu bukan tanpa konteks, bahwa tekanan geopolitik global, volatilitas harga komoditas, dan persaingan dari negara produsen lain membuat kebijakan pengelolaan SDA semakin menjadi soal strategis, bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa.

Rancangan Besar, Eksekusi yang Akan Menentukan

Program hilirisasi bukan tanpa tantangan. Proyek-proyek skala besar di sektor mineral dan energi membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang ketat, kepastian regulasi jangka panjang, dan kemampuan menarik investasi asing dalam jumlah besar.

Pengalaman hilirisasi nikel menunjukkan bahwa langkah ini bisa berhasil mengundang investasi masif, tapi juga bisa memicu gesekan diplomatik dan perdagangan seperti yang terjadi ketika Uni Eropa menggugat kebijakan ekspor nikel Indonesia ke WTO.

Untuk 13 proyek baru senilai Rp239 triliun ini, detil komoditas dan lokasinya belum diumumkan secara penuh karena masih dalam tahap finalisasi. Yang jelas, pemerintah bergerak dengan tempo yang lebih cepat dari periode sebelumnya dengan rapat langsung di kediaman pribadi presiden dan arahan yang sangat spesifik langsung ke menteri teknis, adalah sinyal bahwa ini bukan agenda yang bisa berjalan lambat.

Dengan 33 proyek hilirisasi yang kini masuk pipeline, pemerintah sedang memasang rencana besar pada strategi ini sebagai mesin pertumbuhan jangka menengah.

Target ekonomi 8% yang kerap disebut Prabowo membutuhkan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan dan hilirisasi adalah salah satu kandidat paling konkret yang dimiliki Indonesia saat ini.

Apakah eksekusinya bisa secepat ambisinya, itulah yang akan dijawab oleh 2026.